PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DARI DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT (STUDI DI PERSEROAN TERBATAS BANK MAYBANK KANTOR CABANG TEGAL)

Abstract

Masyarakat luas telah menjadikan kegiatan pemberian kredit sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui berbagai permasalahan, salah satunya disebabkan oleh debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia dalam keadaan jangka waktu kredit belum berakhir, sementara bank tidak melakukan pengamanan melalui asuransi jiwa maka bank harus melakukan tindakan penyelamatan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemudian menjelaskan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap penyelesaian kredit serta menjelaskan upaya hukum yang dimiliki PT. Bank Maybank KC Tegal untuk mendapatkan penyelesaian kredit debitur meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian setelah data selesai dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus. Berdasarkan hasil penelitian, pada Kredit debitur meninggal tanggung jawab penyelesaian kredit beralih kepada ahli waris. Upaya hukum yang dimiliki PT. Bank Maybank KC Tegal untuk mendapatkan penyelesaian kredit debitur meninggal dengan 4 (empat) alternatif: Penebusan jaminan, meminta pelunasan kredit, melakukan Novasi, dan eksekusi objek jaminan. Empat cara penyelesaian tersebut bersifat opsional bukan berjenjang disesuaikan dengan kondisi. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing- masing dari warisan itu. Dalam hal kredit tersebut akan diteruskan maka dibutuhkan tanggung jawab dari ahli waris yang kooperatif untuk melakukan pembaharuan perjanjian pokok dan permohonan peralihan hak atas jaminan. Dalam hal akan melakukan penjualan objek jaminan maka ahli waris dibutuhkan hadir guna membuat persetujuan dan menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan objek jaminan. Apabila ahli waris tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya atau pelunasan kredit, hal ini akan memberikan kewenangan kepada kreditor untuk untuk mengeksekusi agunan kredit melalui KPKNL dalam rangka pelunasan hutang debitur yang meninggal dunia.