PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL MELALUI MEKANISME PEMBATALAN MEREK (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 968/PDT. SUS-HKI/2016 TENTANG PEMBATALAN MEREK CASANOVA OLEH J. CASANOVA)

Abstract

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mengatur jelas mengenai merek terkenal khususnya mengenai kriteria merek terkenal. Putusan perkara Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Mahkamah Agung menerima Permohonan Kasasi untuk membatalkan merek terdaftar CASANOVA. Dalam putusan kasasi terdapat beda pendapat (dissenting opinion) diantara para hakim. Tinjauan penelitian ini membahas Bagaimana perlindungan merek terkenal melalui mekanisme pembatalan merek dalam sistem hukum merek di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi dalam perkara gugatan pembatalan merek CASANOVA. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pembatalan pendaftaran merek oleh pemilik merek terkenal dapat diterima apabila merek terdaftar memenuhi ketentuan Persamaaan dan “itikad baik”. Pelanggaran “Itikad baik” akan terpenuhi apabila merek yang didaftarkan oleh pemohon terbukti memenuhi kriteria terkenal. Pertimbangan Hakim Kasasi dalam perkara gugatan pembatalan merek CASANOVA tidak tepat karena sistem hukum merek di Indonesia tidak mengatur mengenai standar indikator jumlah pendaftaran untuk menentukan suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. 3 (tiga) bukti pendaftaran merek milik J. CASANOVA terlalu sedikit dan hanya memenuhi salah satu kriteria merek terkenal sehingga bukti tersebut tidak cukup dalam menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal. Disarankan kepada kepada lembaga berwenang agar dapat membuat Undang- Undang yang sifatnya khusus (lex specialis) atau Peraturan Pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran merek dan pembatalan merek terdaftar oleh pemilik merek terkenal serta mengenai kriteria dan pembuktian merek terkenal sedangkan kepada lembaga penegak hukum khususnya di bidang perlindungan merek agar semakin mengasah kemampuannya di bidang terkait dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau studi banding di negara-negara yang perlindungan hukum mereknya lebih maju dan berpengalaman dalam menangani sengketa pelanggaran merek khususnya merek terkenal.