IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI PETANI MISKIN YANG BERMASALAH DENGAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN SANGGAU

Abstract

Lahirnya undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan keasamaan dihadapan hukum (equality before the law). Namun permasalahan timbul ketika program pemberian bantuan hukum itu belum dapat menjangkau masyarakat miskin atau tidak mampu terutama yang berada di daerah, tidak terkecuali dalam hal ini adalah Petani miskin yang bermasalah dengan kasus pertanahan di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi terhadap pemberian bantuan di Kabupaten Sanggau dan kendala serta solusinya dalam mengoptimalkan dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan metode pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi, analisis kualitatif, dan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi petani miskin yang bermasalah kasus pertanahan merupakan hal yang urgent untuk dilaksanakan dalam rangka membuka akses keadilan bagi petani miskin di Kabupaten Sanggau dan belum adanya Organisasi Bantuan Hukum di Kabuaten Sanggau yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di bawah naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).