ANALISA YURIDIS AGUNAN BERMASALAH YANG TELAH DI BUATKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kota Bandung)

Abstract

Pemberian Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tentunya harus memenuhi persyaratan standar dalam proses pendaftaran tersebut. Oleh karena itu baik Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun petugas Kantor Pertanahan dan pihak Perbankan sama-sama melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga kredit yang diberikan oleh pihak kreditor mendapatkan jaminan kepastian pengembalian apabila ternyata dikemudian hari debitor wanprestasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kekuatan hukum atas perjanjian kredit perbankan dengan jaminan yang dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam agunan yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bagaimana akibat hukum bagi pihak perbankan apabila terjadi permasalahan atas agunan perbankan yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pendekatan penelitian ini digunakan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan penelitian dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis dilakukan melalui analisis kualitatif yang dilengkapi dengan validasi data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kekuatan hukum atas perjanjian kredit perbankan dengan jaminan yang dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat dalam syarat-syarat umum dari perjanjian pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan keabsahan perjanjian tersebut sebagai dasar dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam agunan yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah diantaranya kesalahan dalam penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.. Akibat hukum dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah positif bagi pihak bank karena dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut akan memberikan keistimewaan bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terutama ketika debitor melakukan wanprestasi..