PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PDT.G/2016/PN.SLAWI)

Abstract

Sengketa terkait ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi permasalahan yang sensitif. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Karangjati, Kabupaten Tegal adalah ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang, dimana ganti rugi yang diberikan dirasa kurang adil sehingga diajukanlah gugatan ke Pengadilan. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Empiris, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti rugi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan praktik yang terjadi di lapangan melalui putusan nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi. Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Proses penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dan mediasi tidak berhasil karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yang mengakibatkan diajukannya gugatan ke Pengadilan. 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat Diskualifikasi in Person dan Plurium Litis Consortium. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim sudah benar dalam memutus perkara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah bekerja sebagaimana mestinya.