OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR (suatu kajian terhadap langkah pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung)

Abstract

Indikasi Geografis adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Salah satu Produk di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis ialah Kopi Robusta Lampung. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana setelah terdaftar menjadi Indikasi Geografis, langkah selanjutnya meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk Indikasi Geografis terdaftar tersebut agar tetap terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristiknya dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Dari hal itulah penulis tertarik untuk meneliti implementasi pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung serta dampak setelah terbitnya sertifikat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung bagi Petani Kopi di Lampung serta Bagaimana langkah-langkah pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan setelah terdaftarnya Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research) yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung dari sektor hulu belum berdampak optimal, sedangkan dari sektor hilir sudah mulai terasa dampaknya bagi para pelaku usaha di bidang kopi robusta lampung. Langkah-langkah Pembinaan dan Pengawasan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung meliputi sosialisasi pemahaman terkait Indikasi Geografis kepada para petani dan pelaku usaha kopi robusta lampung, menyelenggarakan event nasional dan Internasional untuk mempromosikan kopi robusta lampung, melakukan pemberian bantuan berupa bibit dan pupuk, serta rencana pembentukan “kampung kopi” sebagai agrowisata dan agroedukasi. Dapat diambil kesimpulan bahwa belum masifnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para petani kopi serta kurangnya pengawasan terhadap mutu produk Indikasi Geografis menjadi faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terkait Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung