PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG SEHUBUNGAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2571 K/PDT/2014

Abstract

Lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571 K/PDT/2014, sehingga timbul permasalahan mengenai proses pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik dalam hal pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara, hasilnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT di KPKNL Semarang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pembeli beritikad baik adalah pembeli yang harus dilindungi hak-haknya oleh hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 548 KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pemenang Lelang sebagai pembeli beritikad baik yaitu melalui perlawanan terhadap penetapan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan serta melalui permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait. Upaya untuk mengatasinya yaitu melakukan gugatan ganti kerugian terhadap Penjual. Hambatan kedua yaitu tidak adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Selain itu, seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, agar di dalam amar putusan dicantumkan pula mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik yang dirugikan atas penetapan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan.