Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial dan Kemanfaatan (Studi Kasus Bandara Internasional Yogyakarta di Kab.Kulonprogo)

Abstract

Sebagai sarana penunjang transportasi, bandar udara merupakan salah satu dari beberapa pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Pembangunan praktis membutuhkan tanah sebagai tempat melakukan aktivitas ekonomi mulai dari yang kecil hingga besar. Namun ironi dalam pelaksanaannya sering menimbulkan ekses yang merugikan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan sering kali menimbulkan sengketa-sengketa dengan masyarakat terdampak. Sengketa dalam proses pengadaan tanah ini juga terjadi pada proyek strategis nasional bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo. Dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. apakah penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis sudah se;uruhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. 2. merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam melakukan analisa terhadap objek permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori keadilan sosial dan beberapa literatur yang mengulas mengenai nilai-nilai kemanfaatan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal research dengan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik interview kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan tanah ini diantaranya instansi terkait dan juga warga masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adanya penyelesaian sengketa pengadaan tanah yang belum seluruhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan adalah tidak terlepas dari proses awal pengadaan tanah yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam kajian terhadap penentuan lokasi, kurang adanya komunikasi yang dialogis antara pemerintah dengan warga, serta perlunya evaluasi menyeluruh terkait prosedur administratif proses ganti rugi dan konsinyasi.Sehingga dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah