PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP) PADA PT. DUA KELINCI

Abstract

Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas tentang CSR sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang imperatif (wajib dilaksanakan) oleh perusahaan. Terkait dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pelaksanaan TJSP berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas di PT Dua Kelinci dan bagaimana akibat hukum pelaksanaan TJSP PT Dua Kelinci yang tidak sesuai dengan pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan TJSP berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas di PT Dua Kelinci dan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pelaksanaan TJSP PT Dua Kelinci yang tidak sesuai dengan pasal 74 Undang- undang Perseroan Terbatas. Penelitian hukum ini menggunakan dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan TJSP berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas di PT Dua Kelinci diantaranya : konservasi air, manajemen limbah, dan hemat energi. Akibat PT Dua Kelinci jika tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas yakni : Sanksi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tercantum pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan di dalam Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tercantum pada ketentuan Pasal 7, yang mana telah memberikan penegasan serupa dengan mengamanatkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi yang lainnya berupa :Sanksi Pidana, sanksi Perdata, dan sanksi Administratif.