PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Abstract

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang timbul dengan adanya peralihan protokol notaris dalam hal notaris pemberi protokol meninggal dunia. Penerima protokol seringkali enggan menerima protokol notaris lain karena seringkali “direpotkan” apabila terjadi permasalahan atas protokol yang ada dalam penyimpanannya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta notaris oleh notaris pemberi protokol yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang dibahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris penerima protokol serta perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris penerima protokol. Penulis menggunakan metode pendekatan socio-legal research atau pendekatan kemasyarakatan melalui pengumpulan data primer dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber serta melakukan pengumpulan data sekunder yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengkaji, menganalisis buku-buku, literatur serta dokumen- dokumen hukum lain terkait topik penelitian. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma- norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris.