TANGGUNGJAWAB CALON NOTARIS TERHADAP KASUS PEMALSUAN SURAT KETERANGAN MAGANG TERKAIT KETENTUAN PASAL 3 HURUF F UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Studi pada Kantor Notaris di Kota Samarinda - Kalimantan Timur)

Abstract

Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh saat proses perkuliahan dengan praktik Notaris dan Syarat magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda bukti. Sebagaimana diatur dalan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Calon Notaris harus mengikuti magang selama 24 (duapuluh empat) bulan secara berturut, menurut ketentuan Pasal 3 huruf “f”. Para Notaris penerima magang pun diwajibkan untuk menerima calon Notaris magang hal ini sebagaimana tercantum dalam UUJN, Pasal 16 huruf “n”. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tanggung jawab Calon Notaris terhadap kasus pemalsuan surat keterangan magang. 2) Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap calon notaris yang memberikan surat keterangan magang palsu. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian Socio legal research dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian dengan hasil penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa: 1) Tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan calon notaris dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan tanggungjawab calon notaris yang melakukan pelanggaran pemalsuan surat keterangan magang, 2) Tindakan Hukum Majelis Pengawas Daerah terhadap Calon Notaris yang membuat Surat Keterangan Magang Palsu tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Calon Notaris, akan tetapi memberikan sanksi tersebut kepada Notaris Penerima. Saran dalam penelitian ini yaitu: 1) Seharusnya diatur ketentuan secara khusus mengenai sanksi atau hukuman kepada calon notaris yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan magang. 2) Untuk membuat efek jera terhadap Calon Notaris hendaknya MPD membuat peraturan tersendiri seperti, skorsing dan adanya penambahan masa magang, dan mengikuti seminar-seminar Nasional untuk mendapatkan point-point guna untuk penebusan Pelanggaran yang telah diperbuat. Tindakan ini juga dapat meminimalisir adanya Calon-calon Notaris yang Nakal.