PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBARUAN (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 445K/PDT.SUS-HKI/2016)

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang baru. Syarat kebaruan ini sesuai dengan salah satu asas hukum yang mendasari hak desain industri yaitu asas kebaruan. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Permasalahan tesis ini adalah apakah perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan bagaimana penerapan Asas Kebaruan dalam Putusan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Asas Kebaruan telah diterapkan meskipun tidak secara optimal. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih cermat dan aktif dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap Desain Industri yang dimohonkan untuk mencegah adanya itikad tidak baik dari pemohon Desain Industri. Perlu di atur mengenai tata cara dalam proses pembuktian kebaruan Desain Industri untuk membantu Majelis Hakim dalam menilai kebaruan Desain Industri, serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.