RENCANA TATA RUANG KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN KABUPATEN CIANJUR BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Larangan Mendirikan Bangunan yang Didasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025)

Abstract

Di Kabupaten Cianjur sejak berlakunya Perda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025, beberapa pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budidaya pertanian mengalami kerugian dikarenakan proses permohonannya yang berhubungan dengan perijinan ditolak oleh instansi yang berwenang. Sosialisasi yang kurang dari Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi faktor penyebab kekecewaan dari pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budidaya pertanian. Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: Bagaimana kebijakan jangka panjang pemda Kabupaten Cianjur dalam rencana tata ruang di kawasan budidaya pertanian? Bagaimana proses petani setempat agar dapat memiliki Ijin Mendirikan Bangunan di atas hak milik mereka? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio Legal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Hasil pembahasan permasalahan adalah bahwa (1) Kebijakan jangka panjang pemda Kabupaten Cianjur dalam rencana tata ruang di kawasan budidaya pertanian mengatur ketentuan dalam pemakaian lahan pertanian untuk warga yang mempunyai hak milik atas tanah. Kebijakan ini berorientasi pada pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur dengan mengunggulkan sektor agribisnis sebagai komoditi pembangunan ekonominya. Hal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur sebagai daerah yang curah hujannya tinggi. (2) Kajian hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang berada di kawasan budidaya pertanian dalam upayanya untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan mengajukan keberatan ke BKPRD Kabupaten Cianjur. Saran : Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, pemborong, perencana dan pengawas dalam pelaksanaan pemborongan bangunan. Bagi pemberi tugas hendak memberikan peringatan kepada pemborong tatkala terjadi wanprestasi. Dan pengawas harus melakukan pengawasan yang ketat dan insentif.