TINJAUAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT MILIK SUKU INJRAUW HASSOR DI KOTA JAYAPURA (Studi Kasus Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2015/PN.Jap)

ISBANDI , IDRIS and Sri Wahyu , Ananingsih (2018) TINJAUAN YURIDIS SENGKETA JUAL BELI DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT MILIK SUKU INJRAUW HASSOR DI KOTA JAYAPURA (Studi Kasus Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2015/PN.Jap). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

1389Kb

Abstract

Bergesernya ukuran nilai terhadap status pemanfaatan tanah adat dari nilai sosial ke nilai ekonomis, berakibat munculnya banyak sengketa tanah adat di Kota Jayapura, seperti dalam perkara No. 94/Pdt.G/2015/PN.Jap. Dalam sengketa tersebut Penggugat adalah pemilik tanah bekas hak milik adat yang bernama “Tondau”, terdiri dari Yaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok, yang dibeli dari Tergugat I dan Almarhum Hendrik Hassor pada tahun 1994. Namun pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, tanah tersebut kembali dijual sebagian oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III. Atas peristiwa tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III, akan tetapi surat pelepasan hak atas tanah adat milik Penggugat yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak memiliki luas tanah, tetapi hanya menggunakan batas-batas alam sebagai batas luasan tanah dalam surat pelepasannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum surat pelepasan hak atas tanah adat yang tidak menyebutkan luas tanah yang dilepaskan, tetapi hanya menggunakan batas-batas alam sebagai batas luasan tanah dalam surat pelepasannya dan bagaimana perlindungan hukum kepada Tergugat III dengan dinyatakannya batal demi hukum jual beli tanah adat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III oleh Pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Socio Legal Approach, yaitu penggabungan kajian hukum yang bersifat normatif dan empirik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa surat pelepasan hak atas tanah adat yang tidak mencantumkan luas tanah yang dilepaskan, tetap sah dan diakui oleh hukum adat, sepanjang dalam surat pelepasan tersebut telah dituliskan batas- batas alam, letak dan nama adat dari tanahnya, serta memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sun Servanda). Tetapi surat pelepasan yang demikian hanya untuk tanah yang berukuran luas yang tidak dapat diukur secara manual menggunakan meter. Apabila tanah yang dijual dan dilepaskan berukuran kecil, maka dalam surat pelepasan wajib disebutkan luas tanah yang dilepaskan. Surat pelepasan adat yang demikian juga dapat dijadikan dasar atau alas hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan, untuk memperoleh suatu hak atas tanah. Perlindungan hukum terhadap Tergugat III dapat ditinjau dari dua aspek hukum, yaitu aspek hukum Perdata dan Pidana. Dari aspek hukum perdata adalah dalam bentuk pengajuan gugatan perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II (Penjual) untuk menuntut pengembalian uang jual beli yang telah di bayarkan, beserta kerugian yang diderita Tergugat III, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Sedangkan dari aspek hukum pidana, adalah dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP. Diharapkan Ondoafi, Kepala Suku, Tokoh Adat, Lurah dan Camat yang terlibat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, sebelum menandatangani surat pelepasan, terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap status pemilikan tanah adat yang dijual dan dilepaskan, agar tidak terjadi tumpang tindih penjualan tanah adat yang berakibat timbulnya sengketa.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Perlindungan Hukum
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70834
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:23 Mar 2019 09:49
Last Modified:23 Mar 2019 09:49

Repository Staff Only: item control page