PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT PENGGANTI (Studi Tentang Implementasi Azas Kehati-hatian dalam Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Abstract

Penulisan tesis ini mengkaji mengenai pentingnya impelentasi azas kehati- hatian dalam prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang. Guna mencapai tujuan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian Socio Legal Research yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Penulisan tesis ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kota Semarang belum mengimplementasikan azas kehati-hatian karena prosedur dilakukan dengan tidak teliti dan tidak cermat dalam menyelidiki dokumen permohonan dengan buku tanah dan surat ukur sehingga sertipikat pengganti terdapat cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat pengganti di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah pada umumnya. Setelah diterbitkan sertipikat pengganti, maka dilakukan pembatalan terhadap sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan rekomendasi bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi secara aktif dan intensif kepada masyarakat mengenai arti penting sertipikat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Selain itu, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam upaya kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang agar tercapai tujuan dari pendaftaran tanah yaitu mewujudkan kepastian hukum. Pemerintah sebaiknya memberikan kewenangan yang lebih dalam terhadap Kantor Pertanahan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka penerbitan sertipikat pengganti agar memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.