PEMANFAATAN SERTIFIKAT MEREK SEBAGAI AGUNAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN

Abstract

Salah satu fungsi bank adalah pemberian kredit, kredit diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pemberian kredit ini mengandung risiko, untuk mengurangi risiko, bank biasanya akan menginginkan agunan sebagai jaminan. Agunan yang belum lazim digunakan adalah berkaitan dengan merek sebagai agunan untuk memperoleh kredit, merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemanfaatan sertifikat merek di Indonesia masih belum dikenal luas, hal ini disebabkan belum ada pengaturan secara khusus, sehingga kreditor ragu menerima merek sebagai jaminan, berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah lebih mengenal mengenai penjaminan merek, Pengaturan merek di Amerika diatur didalam Lanham Act. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pemanfaatan sertifikat merek sebagai agunan untuk mendapat kredit perbankan di Indonesia dan di Amerika Serikat, serta apa saja yang menjadi problematika pemanfaatan sertifikat merek sebagai agunan untuk mendapat kredit perbankan. Penulisan tesis ini menggunakan metode peneltian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan analisis data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa masyarakat dan bank di Indonesia saat ini masih belum mengenal luas dalam pemberlakuan merek sebagai agunan kredit, namun pada tahun 2007 Bank Negara Indonesia menerima penjaminan merek sebagai agunan dengan merek Polytron, akan tetapi setelah itu belum ada lagi yang memanfaatkan sertifikat ini sebagai agunan. Bentuk penjaminan merek di Indonesia dapat menggunakan Jaminan Fidusia. Perkembangan penjaminan merek di Amerika Serikat telah menjadi hal yang biasa dilakukan, seperti merek Dropbox yang dijaminkan pada bank JP Morgan Chase Bank. Pemanfaatan merek sebagai agunan ini terdapat hambatan yang terjadi, seperti tidak adanya aturan khusus yang mengaturnya, jangka waktu merek yang terbatas, belum adanya lembaga penilai merek. Selain itu terdapat kekurangan yang ada seperti nilai dari merek yang tidak pasti, dan eksekusi dari merek yang sulit dilakukan. Rekomendasi yang diberikan yaitu lembaga legislatif selaku pembuat aturan perlu membuat pembaharuan hukum secara khusus yang mengatur merek sebagai agunan seperti halnya hak cipta, serta perlu adanya penilai merek.