EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA APABILA TERJADI SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI NASABAH PERBANKAN SYARIAH

Abstract

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah. Pembiayaan bank syariah pada umumnya terdapat adanya agunan berupa sertifikat tanah yang dibebani Hak Tanggungan (selanjutnya disebut HT). Pembiayaan yang demikian dalam prakteknya terdapat potensi timbulnya sengketa akibat wanprestasi nasabah. Apabila terjadi sengketa, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mediasi terlebih dahulu dan jika kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat, maka pihak bank mengajukan gugatan melalui PA guna untuk memutus sengketa tersebut dan selanjutnya pihak bank mengajukan permohonan untuk melaksanakan eksekusi HT. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan dan prosedur PA dalam pelaksanaan eksekusi HT apabila terjadi sengketa pada bank syariah, serta problematika hukum yang terjadi dalam kewenangan dan pelaksanaan eksekusi HT di PA beserta solusinya. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut; permasalahan pertama yaitu mengenai kewenangan dan prosedur PA, Kewenangan absolut PA diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 21 Tahun 2006, Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan kewenangan relatif PA yaitu berlaku ketentuan hukum acara Peradilan Umum. Prosedurnya adalah sengketa harus diputus terlebih dahulu melalui gugatan sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian pihak bank mengajukan permohonan eksekusi HT. Permasalahan kedua yaitu mengenai problematika hukum yang terjadi dalam kewenangan dan pelaksanaan eksekusi HT di PA, problematikanya sebagai berikut ; Eksepsi mengenai kewenangan absolut, akad yang tidak standar syariah, sertifikat tanah tidak sesuai dengan keadaan riel, perlawanan pemegang HT, penjualan objek HT dan pengosongan objek HT. Terhadap semua problematika hukum yang terjadi, maka Hakim PA wajib mencari solusi pemecahannya untuk menyelesaikan kasus tersebut, baik dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun dengan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat.