PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK MEREK SUARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Abstract

Merek Suara merupakan jenis merek yang baru mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun aturan tersebut belum menjelaskan secara jelas dan komprehensif mengenai pendaftaran merek suara, seperti apa saja batasan atau kriteria ataupun unsur-unsur suara yang dapat didaftarkan sebagai merek, dengan keterbatasan pengaturan tersebut akan memunculkan celah dan sengketa terhadap hak merek suara dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimanakah pengaturan merek suara di negara lain dibandingkan dengan di Indonesia, 2) bagaimana problematika yang mungkin timbul dengan adanya merek suara sebagai salah satu merek yang dilindungan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan merek suara di negara lain agar dapat dibandingkan dengan pengaturan merek suara di Indonesia dan untuk mengetahui yang mungkin timbul dengan adanya perlindungan merek suara di Indonesia berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal UU No. 20 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan merek suara di negara lain misalnya Amerika Serikat tidak menyebutkan suara dalam Lanham Act, namun berdasarkan yurisprudensi, unsur terpenting suara sebagai merek adalah harus memenui unsur keunikan, kekhasan, dan daya pembeda dari suara. Negara Inggris pengaturan merek suara juga tidak menyebutkan merek suara, namun berdasarkan yurisprudensi suara didaftarkan sebagai merek harus memenuhi daya pembeda dan dalam bentuk notasi. Sedangkan di Indonesia, pengaturan merek suara belum menjelaskan unsur-unsur suara yang dapat didaftarkan sebagai merek. Mengenai problematika yang mungkin timbul ada beberapa diantaranya yaitu: 1) pengaturan merek suara di Indonesia belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak, 2) Akan timbul sengketa apabila dengan itikad tidak baik seseorang mendaftarkan lagu orang lain sebagai merek suara, 3) aturan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dalam era perdagangan global. Saran yang dapat disampaikan yaitu baiknya UU No. 20 Tahun 2016 tersebut direvisi dan mengatur lebih jelas mengenai merek suara seperti memberikan kejelasan mengenai kriteria dan batasan maupun unsur-unsur suara yang dapat didaftarkan sebagai merek.