TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL BAGI ORANG ASING DI INDONESIA (Setelah Berlakunya PP No. 103 Tahun 2015)

Gede Putra , Wijaya and Achmad , Busro (2018) TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL BAGI ORANG ASING DI INDONESIA (Setelah Berlakunya PP No. 103 Tahun 2015). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

2185Kb

Abstract

Orang asing dapat memiliki tanah yang berstatus hak pakai untuk rumah tempat tinggal, sebagaimana diatur pada PP No. 103 Tahun 2015. PP No. 103 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari UUPA harus sejalan dengan ketentuan UUPA, karena materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya. Sebelum PP No. 103 Tahun 2015 berlaku, akta-akta maupun perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan rumah tempat tinggal dibuat dengan mendasarkan pada ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 1996. Setelah PP No. 103 Tahun 2015 berlaku, perubahan-perubahan tersebut di atas akan menimbulkan beberapa perbedaaan dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian yang sudah pernah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing di Indonesia setelah berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 dan mengetahui keabsahan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 103 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang. Metode intepretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Intepretasi Sistematis atau Logis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif dengan logika deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukan ada ketentuan dalam PP No. 103 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996. Salah satunya adalah mengenai jangka waktu kepemilikan Hak Pakai di mana pada PP No. 103 Tahun 2015 adalah 80 tahun dan pada PP No. 40 Tahun 1996 adalah 70 tahun. Hal ini bertentangan dengan jiwa UUPA dan asas pembentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakadilan bagi WNI. Perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 masih sah dan berlaku, karena para pihak terikat di dalam perjanjian yang telah mereka buat dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang- undang. Apabila salah satu pihak ingin mengubah isi perjanjian, dalam hal ini memperpanjang jangka waktu perjanjian maka hal tersebut dapat dilakukan selama ada kesepakatan dari para pihak sesuai dengan asas etikad baik. Tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antara PP No. 103 Tahun 2015 dengan UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996. Terjadi tumpang tindih serta pelanggaran terhadap Stufenbau Theory, dimana apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang dikalahkan oleh Peraturan Pemerintah yang berada di bawah Undang-Undang. Apabila salah satu pihak ingin mengubah isi perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan yang baru maka hal tersebut dapat dilakukan selama ada kesepakatan dari para pihak sesuai dengan asas etikad baik. PP No. 103 Tahun 2015 harus diajukan revisi atau mengajukan yudisial review ke Mahkamah Agung khususnya pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70806
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:22 Mar 2019 16:04
Last Modified:22 Mar 2019 16:04

Repository Staff Only: item control page