KONSEP PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM PERSEROAN YANG IDEAL (Studi Komparatif Akta-Akta Badan Hukum Perseroan)

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris. Kewenangan RUPS antara lain membuat perubahan anggaran dasar PT. Setiap perubahan wajib dibuat dalam bentuk akta notaril. Dalam prakteknya Notaris memilki perbedaan konsep dalam membuat akta RUPS. Ada Notaris yang membuat akta RUPS ke dalam akta berita acara rapat yang sekaligus memuat perubahan anggaran dasar di dalamnya. Ada notaris yang membuat akta berita acara rapat kemudian ditindak lanjuti dengan akta selebihnya (Akta Perubahan Anggaran Dasar). Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai mengapa akta RUPS harus ditindak lanjuti dengan akta selebihnya serta bagaimana konsep kepastian hukum yang ideal Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum (Comparative Law) oleh Werner Menski, yang memperkenalkan mengenai Triangular Concept of Legal Pluralism (konsep segitiga pluralisme hukum) dan teori Bekerjanya Hukum dari Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide dan konsep - konsep menjadi kenyataan. Mengenai metode pendekatan yang digunakan ialah Socio Legal. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, konsep pembuatan akta RUPS sudah seharusnya ditindak lanjuti dengan pembuatan akta selebihnya, yaitu akta perubahan anggaran dasar, RUPS dengan perubahan anggaran dasar merupakan peristiwa hukum yang berbeda. RUPS adalah suatu musyawarah antara pemgegang saham untuk memperoleh suatu keputusan yang dituangakan ke dalam berita acara rapat. Keputusan rapat yang dimuat dalam berita acara rapat menjadi dasar hukum untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Konsep pembuatan akta RUPS yang ditindak lanjuti dengan akta selebihnya merupakan konsep kepastian hukumm yang ideal. Konsep tersebut telah menggambarkan bahwa hukum telah bekerja dengan baik, karna telah mewujudkan dengan nyata apa yang telah diputuskan oleh pemegang saham di dalam RUPS. Dengan kata lain kepastian hukum bagi para pihak menjadi jelas, tidak mudah terjadi penyimpangan, sehingga perlindungan bagi para pihak jadi lebih terjamin, serta telah memenuhi unsur sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan terkuat. Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan tesis ini adalah perlu ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam praktek notaris mengenai konsep pembuatan akta RUPS yang ditindak lanjuti dengan pembuatan akta selebihnya.