PEMBERIAN HAK ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI UNTUK PEMBANGUNAN VILLA (Studi di Wilayah Kota Batam)

Abstract

Pemanfataan dan pendayagunaan tanah di wilayah pesisir sangat perlu diatur, karena pertumbuhan penduduk yang makin meningkat yang kemudian mendorong pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, maka untuk pemanfaatan dan pendayagunaan perlu diatur secara spesifik. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat menggunakan wilayah pesisir untuk kepentingan pemukiman sepanjang tidak melewati garis sempadan pantai. Tanah-tanah yang berada di luar garis sempadan pantai selanjutnya dikuasai oleh negara. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis hak atas tanah sempadan pantai yang dapat diberikan hak nya untuk pembangunan villa dan konsep pengaturan dan implementasi terhadap tanah sempadan pantai di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal atau socio legal research yang ditunjang dengan data primer (lapangan), dan juga data sekunder (kepustakaan), spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian, analisis, dan simpulan dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan, Pemberian hak atas tanah untuk villa yang berada dikawasan sempadan pantai dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan syarat telah terpenuhinya perizinan dari instansi terkait. Perizinan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur sempadan pantai dan peruntukan tanah yang di mohon tidak terletak dalam kawasan yang terlarang, serta pertimbangan lainnya adalah lokasi letak yang dimohon adalah kawasan pariwisata. Saran pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir di Indonesia, yang berbatasan langsung dengan pantai, dokumen tata ruang wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pertimbangan teknis pertanahan dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan layak tidaknya hak atas tanah diberikan pada lokasi yang dimohon dan jenis hak yang tepat terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.