ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PARA NOTARIS DALAM RANGKA PENDIRIAN KANTOR BERSAMA BERDASARKAN PERSEKUTUAN PERDATA

Abstract

Dalam rangka meningkatkan produktifitas profesi Notaris dan untuk mengatasi ledakan jumlah calon atau Notaris baru yang bertambah setiap tahunnya, maka didirikan perserikatan perdata. Terakomodirnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengizinkan para notaris membentuk perserikatan perdata dengan syarat agar para Notaris tidak mengorbankan kemandirian dan ketidakberpihakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tanggung jawab para notaris dalam suatu kantor bersama yang berbentuk perserikatan bersama dan bagaimana akibat hukum atas tindakan notaris dalam kantor bersama yang berbentuk perserikatan perdata terhadap masalah-masalah hukum yang timbul berkaitan dengan klien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, data primer tersebut diperoleh melalui studi lapangan, atau secara langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini memiliki hasil, ketentuan-ketentuan suatu intregitas seorang Notaris sendiri dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Artinya hubungan antara perserikatan perdata yang didirikan Notaris dalam satu kantor bersama terhadap integritas profesi seorang Notaris memiliki kolerasi yang sangat kuat. Para sekutu Notaris pendiri perserikatan perdata memiliki tanggung jawab yang melekat pada diri masing-masing sekutu Notaris tersebut. Dalam hubungannya dengan tindak kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah seorang anggota perserikatan perdata Notaris yang dapat menimbulkan akibat hukum akan dibebankan pada sekutu Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian tadi melainkan bukan pada perserikatan perdata secara meyeluruh. Masalah hukum yang ditimbulkan salah seorang sekutu dalam persekutuan perdata dapat memunculkan akibat hukum terhadapnya. akibat hukum yang dapat timbul guna bentuk pertanggung jawaban Notaris bisa secara perdata, secara pidana, berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris serta berdasarkan Kode Etik.