KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Negara memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah pembuatan Akta Otentik. Tak jarang Akta Otentik tersebut berakhir dengan permasalahan hukum, yang mengharuskan Notaris untuk diperiksa/dipanggil oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim. Untuk itu dalam menjalankan kewenangannya ini, Notaris perlu diberikan Perlindungan Hukum oleh Negara dengan tujuan melindungi hak-haknya, khususnya dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum Pidana, untuk mengetahui Praktek Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dan untuk mengetahui Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, artikel, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akan diteliti dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan Hukum terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), bahwa Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam hal pemeriksaan, pemanggilan dan/atau pengambilan hal-hal yang berkaitan dengan minuta akta harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Permohonan ini diajukan kepada MKN selaku yang berwenang memeriksa untuk menyaring apakah pemanggilan tersebut mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa atau tidak. Dalam pelaksanaannya instansi yang berkaitan seperti MKN dan Penyidik sudah mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Namun terkadang pemahaman mereka sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan mereka kurang dapat bekerjasama dengan baik. Adapun kendala dalam pelaksanaan ini, yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Notaris mengenai hak, kewajiban, tugas dan fungsi Notaris. Bagi penyidik, penolakan permohonan oleh MKN juga merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karenanya dalam mengatasi hambatan tersebut, MKN mengupayakan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada Notaris guna menjaga martabat dan kehormatan Notaris.