PERALIHAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU (ANALISIS SOSIO LEGAL PENGADAAN TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG)

Abstract

Pengadaan tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tanah Pemerintah untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan Pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Peralihan tanah untuk pengadaan tanah melalui penglepasan tanah yaitu penyerahan secara sukarela pemilik tanah yang berhak, dan akan diberikan ganti rugi sesuai nilai yang ditetapkan oleh tim penilai. Masalah penulisan tesis ini adalah adanya kontradiktif peralihan tanah wakaf untuk kepentingan umum antara Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum dengan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perwakafan, sehingga menghambat proses pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian masalah peralihan tanah wakaf untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sosio Legal, yaitu penelitian berdasarkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan penggunaan aturan hukum dimasyarakat. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari fakta di lapangan dan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang adalah proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, karena sampai saat ini proses pembangunan terhambat izin menteri untuk perubahan fungsi tanah wakaf. Perlu aturan baru yang khusus mengatur proses peralihan tanah wakaf untuk pengadaan tanah, sehingga akan memudahkan Instansi, masyarakat yang memiliki tanah wakaf dan pemerintah untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang