TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA NOMOR 166 K/PDT. SUS-HKI/2017 TENTANG SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT PURI SANTRIAN KEPADA PT INTER SPORT MARKETING

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang yang salah satunya adalah melalui Undang-Undang Hak Cipta. Sengketa pelanggaran hak cipta terkait lisensi yang dilakukan oleh PT. Puri Santrian terhadap PT. Inter Sport Marketing yang berujung kasasi menunjukan bahwa perlunya penegakan hukum yang serius terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. Apabila sebelumnya terjadi kekosongan hukum terkait pengaturannya, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, kiranya dapat menjadi payung hukum terhadap pemegang lisensi hak cipta. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah apakah sudah tepat landasan hukum yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan kasasi dalam perkara nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 melawan PT Inter Sport Marketing? apakah sudah tepat pula pertimbangan Majelis Hakim Agung di dalam memutus perkara nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terkait lisensi hak cipta tersebut? Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas adalah metode penelitian deskriptif analitis, dan metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan hukum yang digunakan oleh PT. Puri Santrian (pemohon kasasi) dalam memori kasasinya satu dari kelima hal pokok sudah tepat, yaitu mengenai judex facti yang menerapkan dokrin perbuatan melawan hukum secara tidak benar dan melanggar hukum, karena bukti dalam perjanjian antara PT ISM dengan ANTV maupun TVOne jelas bahwa penayangan siaran piala dunia yang di tayangkan oleh kedua stasiun televisi tersebut di restoran PT Puri Santrian bukanlah suatu pelanggaran. Kemudian mengenai pertimbangan Majelis Hakim Agung di dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dalam menerapkan hukum, karena walaupun secara prosedur Peraturan Pemerintah (PP) harus dikeluarkan terlebih dulu sebagai turunan dari Undang-Undang sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri, namun bukan berarti Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual tersebut berlaku surut. Permenkumham tetap sah dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Permenkumham No. 8 Tahun 2016 tersebut diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.