PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIKANAN DALAM URUSAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN JEPARA

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi begitu penting dan sangat strategis dalam rangka menunjukkan pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah konkret, yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Upaya mewujudkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan ikan menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya. Kabupaten Jepara sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan khususnya sektor budidaya. Produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebanyak 9.909,91 ton meningkat menjadi 19.899 ton pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya meningkatkan lagi fasilitas kebutuhan untuk budidaya dan pemerintah lebih memperhatikan pembudidaya mengenai benih dan obat-obatan yang dibutukan oleh pembudidaya, sehingga tidak lagi membeli benih dari luar Kabupaten Jepara.