IMPLEMENTASI PRINSIP KEBARUAN (NOVELTY) DESAIN KONFIGURASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 445 K/PDT.SUS-HKI/2016)

Abstract

Banyaknya pelanggaran desain industri yang terjadi disebabkan karena kurangnya pengatahuan masyarakat mengenai desain industri, khususnya prinsip kebaruan atau novelty. Pengaturan mengenai kebaruan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penerapan prinsip kebaruan tidak hanya dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pendaftaran saja. Namun lembaga peradilan juga turut melakukan penerapan didalam proses persidangan sesuai fakta dalam persidangan. Salahsatu sengketa desain industri terjadi adalah kasus hak desain industri kaca cembung helm BOGO, antara Toni dan Gunawan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Data yang penulis dapat dari studi kepustakaan terkait penilaian kebaruan desain industri, kemudian dikaji dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung turut melalukan implementasi terhadap kebaruan pada produk desain industri kaca cembung helm BOGO. Dengan adanya putusan Putusan Nomor: 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menguatkan Toni sebagai Tergugat atau Termohon Kasasi merupakan pemegang hak desain industri, dan Gunawan sebagai Penggugat atau Pemohon Kasasi adalah pelaku pelanggaran hak desain industri. Sehingga demi kepastian hukum, perlu adanya peraturan yang mengatur lebih jelas mengenai implementasi kebaruan desain industri dan dilakukannya langkah sosialisasi yang efektif agar masyarakat khususnya para pelaku usaha serta para penegak hukum memahami pengaturan desain industri, terutama prinsip kebaruan (novelty). Kata kunci : Desain Industri, Kebaruan (Novelty)