HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK MENEGAKKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstract

Rendahnya kesadaran pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dalam kinerjanya membuat munculnya ketidakefektifan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Padahal seyogianya pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal sehingga kesejahteraan dan kepuasan rakyat dapat terpenuhi. Maka dibutuhkan adanya sinergi dalam pengawasan terhadap penegakan disiplin PNS dari pemerintah Kota Semarang. Inspektorat Daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, sedangkan Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan operasi penertiban di lapangan. Sehingga Inspektorat Daerah dan Satpol PP Kota Semarang dapat mengadakan hubungan tata kerja untuk melakukan pengawasan terhadap disiplin PNS. Pelaksanaan hubungan tata kerja antara Inspektorat Daerah dan Satpol PP dalam pengawasan terhadap penegakan disiplin PNS adalah dalam bentuk koordinasi yang tidak dapat dilepaskan dari tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. Kata Kunci : Pengawasan, Disiplin PNS, Inspektorat Daerah, Satpol PP