PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA KRASAK, KECAMATAN BREBES, KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA PP NOMOR 47 TAHUN 2015

Abstract

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2015 dilatar belakangi oleh adanya perubahan dalam sumber penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebelum adanya PP nomor 47 Tahun 2015, Sekretaris Desa Krasak berstatus sebagai Pegawai Negari Sipil dan setelah berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2015 ini, Sekretaris Desa Krasak tidak diisi oleh Pegawai Negeri Sipil lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok setelah berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2015, 2) Apakah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Krasak, Keacamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan bagaimanakah cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soci legal dengan spesifikasi deskriptif anatilis. Adapun data primer penetilian ini adalah dengan cara wawancara, yang dilakukan dengan Kepala Desa Krasak dan Perangkat Desanya ; dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes. Sedangkan data sekunder dengan menggunakan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan,buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah bengkok di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes setelah berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Tanah bengkok masih dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hasil dari pengelolaan tanah bengkok ini hanya menjadi tunjangan. Karena Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap. Adapun hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok di Kabupaten Brebes karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan tanah bengkok. Sehingga desa yang ada di Kabupaten Brebes masih mengelola tanah bengkoknya sendiri-sendiri.Untuk mengatasi hambatan yang di hadapi dalam hal pengelolaan tanah bengkok adalah Pemerintah Daerah Brebes harus segera menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan tanah bengkok. Saran dalam penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes segera menyelesaikan Peraturan Daerah tentang pengelolaan tanah bengkok, agar dalam pelaksanaannya mempunyai payumh hukum yang kuat