DISHARMONISASI ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM DAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM TERKAIT DENGAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (Studi Tentang Pengalihan Kewenangan Hak Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam)

Abstract

Disharmonisasi akibat ego sektoral penguasaan pada lahan antara Otorita Batam selaku Badan Pengelola kota Industri Batam dengan Pemerintah kota Batam yaitu dalam bentuk perebutan Hak Pengelolaan. Pemerintah Kota Batam yang yang berdasarkan pada undang-undang pemerintah daerah berwenang atas lahan pada daerahnya sedangkan hal tersebut bertentangan dengan adanya Otorita Batam yang dibentuk sejak tahun 1970an dan digantikan dengan BP Batam yang bertujuan mengelola kota Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas. Permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang konflik terjadinya disharmonisasi terkait hak pengelolaan antara Otorita Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam serta konsep penyelesaian konflik antara Otorita Batam (BP Batam) dengan Pemerintah kota Batam berbasis keadilan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode socio-legal, yaitu untuk menggambarkan keadaan sesuai kondisi nyata yang pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui jelas duduk permasalahan. Selain itu juga mengkaji beberapa peraturan perundangan yang dinilai penting dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memilih ketua BP batam yang dapat sinergi dengan pemerintah kota batam dapat mengurangi disharmonisasi antara kedua lembaga tersebut serta dapat mengembangkan kota batam secara sinergi maka kota Batam akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kota lain dan juga menjadi roda perekonomian bagi Indonesia, sedangkan apabila ketua BP batam tidak dapat sinergi dengan pemerintah kota batam akan berakibatnya bubarnya BP batam yang dinilai merugikan Indonesia karena kedua lembaga tersebut membutuhkan dana yang banyak dalam hal menjalankan operasional sehari-hari. Direkomendasikan kepada pemerintah supaya dalam hal pemilihan ketua BP Batam yang profesional diharapkan dapat mengerti, memahami, serta mempeduli akan seluruh aspek di kota Batam seperti kepentingan para investor maupun pengusaha yang menjalankan kegiatan industri atau expor inpor, karena hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat kota Batam serta perekonomian di Indonesia.