PENERAPAN KONTRAK BAKU OLEH NEW PEGASUS RENT CAR DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DI KABUPATEN PATI

Abstract

Perjanjian sewa menyewa mobil pada umumnya adalah perjanjian konsensual yang artinya mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Perlindugan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksoerasi didalam klausula kontrak baku perlu di implementasikan dengan baik. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan kontrak baku oleh New Pegasus Rent Car dengan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Kabupaten Pati serta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa mobil di Pegasus Rent Car. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang pendekatan diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban penerapan kontrak baku oleh New Pegasus Rent Car dengan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan Di Kabupaten Pati adalah berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan. Perjanjian tertulis adalah perjanjiian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, terkait bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terdapat klausula eksonerasi pada pe{anjian sewa menyewa mobil di New Pegaus Rent Car adalah konsumen dapat mengadukan keluhannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen lndonesia (YLKD dengan 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pengaduan, administrasi data serta penyelesaiannya baik secara non litigasi (mediasi) maupun litigasi jika tidak terjadi kesepakatan (deadlock) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Saran dari penelitian ini adalah kepada konsumen hendaknya lebih memahami dahulu standard contract yang ditawarkan pihak penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil serta perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku.