TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KEPEMILIKAN TRUK UNTUK TUJUAN KOMERSIL

Abstract

Dalam upaya mengembangkan usaha jasa transpotasi, para pengusaha jasa transpotasi di bidang pengangkutan barang, banyak yang memanfaatkan lembaga pembiayaan yang saat ini di kenal dengan perusahan leasing. Lembaga pembiayaan dalam bentuk lesing dalam kenyataannya sangat membantu para pengusaha jasa transpotasi yang ingin mengembangkan usahanya dengan menambah alat transpotasi berupa truk sebagai modal usahanya, karena melalui kredit pembiayaan untuk kebutuhan barang modal truk, para pengusaha jasa transpotasi tidak perlu lagi mencari pinjaman uang ke lembaga perbankan, akan tetapi perusahaan jasa transportasi di bidang pengangkutan barang bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing guna memenuhi kebutuhan akan barang modalnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan pembiayaan kepemilikan truk untuk tujuan komersial dan bagaimana penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kredit fidusia pada kepemilikan truk untuk tujuan komersil. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang mengkaitkan antara peraturan perundangan, teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan kepemilikan truk yaitu debitur mengajukan permohonan kredit, membeli truk dari dealer, pengiriman aplikasi dan persyaratan, tahapan survey, analisis, debitur memenuhi persyaratan, memberikan jaminan secara fidusia, penandatanganan, pembayaran truk, pembayaran angsuran. Analisis dari pelaksanaan yaitu melalui dua tahapan pra transaksi dan transaksi. Dalam pra transaksi para pihak masih mencari keterangan. Dalam tahap transaksi ditandai dengan adanya penandatanganan dan menyerahkan benda jaminan secara fidusia. Kemudian pihak debitur membayar angsuran yang telah di perjanjikan. Penyelesaian wanprestasi menggunakan dua cara yaitu non-litigasi dan litigasi. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan sewa guna usaha yang lebih spesifik, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha.