WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (Studi Kasus PT. Birinda Perkasa Jaya terhadap PT. Ikhlas Bangun Sarana)

Abstract

Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dengan menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama. Menurut Pasal 1319 KUHPerdata, Perjanjian ini tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam Bab Kesatu (Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312) dan Bab Kedua KUHPerdata (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351). Apabila salah satu pihak dalam perjanjian wanprestasi dan merugikan pihak lain, maka dengan kesepakatan kedua belah pihak dapat mengakibatkan dua hal, melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian atau membatalkan perikatan dan mengganti kerugian bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Salah satu kasus wanprestasi pada perjanjian kerjasama operasi adalah pada Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Birinda Perkasa Jaya dengan PT. Ikhlas Bangun Sarana pada pembangunan proyek jembatan ake pluan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep tentang perjanjian berdasarkan Bab Kesatu dan Bab Kedua dalam KUHPerdata, serta mengkaji dan menganalisis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan perlindungan hukum yang diterima oleh pihak yang dirugikan di dalam perjanjian kerjasama operasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, data sekunder dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat di jadikan acuan melakukan analisis, dan hasil penelitian di bahas secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah PT. Birinda Perkasa Jaya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama operasi ini, sehingga PT. Ikhlas Bangun Sarana mengajukan keberatan atas wanprestasi tersebut, dan pada akhirnya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan kedua belah pihak menyepakati bahwa PT. Birinda Perkasa Jaya mengganti kerugian dan perjanjian tersebut tetap dilaksanakan dengan diambil alih oleh PT. Ikhlas Bangun Sarana. Langkah yang dipilih, diselesaikan secara kekeluargaan karena apabila diselesaikan secara hukum di pengadilan akan memakan lebih banyak waktu, biaya, dan tenaga serta banyak pihak pihak yang akan ikut terlibat dalam proses ini, seperti kementrian pekerjaan umum sebagai pihak owner pada proyek ini, konsultan pengawasan, dan konsultan perencanaan. Cara ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak agar mempermudah dan mempercepat sengketa yang di alami diantara mereka.