PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL

Cicilia Prizka , Dianita and Achmad , Busro (2018) PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

4Mb

Abstract

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan. Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak sendiri juga dapat membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara PT. Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal, Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan Spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya. Perlindungan hukum plasma yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum preventif dilakukan dengan penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, penciptaan iklim yang kondusif, pembimbingan, pengawasan. Sedangkan represif dalam rangka perlindungan hukum terhadap plasma adalah untuk mengetahui permasalahan- permasalahan dan memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Dalam menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pemerintah yang diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/ PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, masih kurang proaktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Dinas masih kurang aktif untuk terjun langsung dalam masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi dan membina peternak yang ada, mereka terlalu terpaku pada peraturan dan lebih banyak menunggu laporan yang masuk.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70425
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:05 Mar 2019 14:07
Last Modified:05 Mar 2019 14:07

Repository Staff Only: item control page