ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DARI PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi kasus : Putusan Pidana Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Jap jo. Nomor 85/Pid/2015/PT.Jap tentang Penggelapan dalam Jabatan)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga bersinggungan dengan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana. Penerapan sanksi kepada masyarakat khususnya Notaris harus memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode sociolegal research. Metode pendekatan sociolegal research yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Jap jo Nomor 85/Pid/2015/PT.Jap kurang mencerminkan asas keadilan karena ada beberapa unsur baik dari segi keadilan prosedural maupun keadilan substantif yang belum terpenuhi. Jika dikaitkan dengan Putusan Perdamaian, maka putusan pidana tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Notaris sudah melaksanakan Putusan Perdamaian secara konkret dengan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02298/Entrop dan 02299/Entrop kepada Hengky Dawir selaku pemilik sertipikat hak milik tersebut, namun masih timbul pidana atas perbuatan penyerahan kedua sertipikat hak milik tersebut kepada Hengky Dawir. Hakim sebaiknya memperhatikan asas keadilan, baik keadilan subtantif maupun keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangannya agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat memuaskan bagi semua pihak. Notaris dapat mengajukan penetapan pengadilan terhadap putusan perdata Pengadilan Negeri. Penetapan pengadilan tersebut dimaksudkan agar Notaris mempunyai dasar yang kuat dalam melakukan perbuatan hukum.