TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK

Abstract

Pada era pembangunan sekarang ini di bidang kesehatan khususnya penyediaan obat- obatan, Apotek mempunyai peranan yang penting. Apotek di mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotek karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotek dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajad. Dalam arti bahwa mereka sama kedudukan dalam Apotek, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri dalam menentukan kelangsungan suatu usaha Apotek baik dalam masalah resiko kerugian pengelolaan maupun dalam pembagian keuntungan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek, bagaimana tanggung jawab para pihak dan penyelesaian jika terjadi kerugian pada konsumen serta upaya hukum jika terjadi sengketa antara para pihak. Penelitian ini dilakukan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker di Apotek Kimia Farma Cabang Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik di Apotek Kimia Farma Cabang Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak dan kewajiban para pihak pada umumnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak akan menimbulkan tanggung jawab diantara keduanya. Tanggung jawab pemilik sarana apotek hanya memberikan sarana dan prasarana untuk mendirikan apotek. Tanggung jawab apoteker adalah sebagai pengelola apotek, yang menimbulkan tanggung jawab kepada konsumen. Apabila apoteker lalai menjalankan tanggung jawabnya, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa antara apoteker dengan konsumen secara umum diselesaikan melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan (musyawarah dan mediasi) dari pada memilih penyelesaian sengketa di pengadilan.