PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASAR PASAL 6 UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Abstract

Keberadaan lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian masyarakat. Perbankan melalui kegiatan utamanya, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian krediti. Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penambahan modal dalam rangka peningkatan usahanya. Penambahan modal dimaksud dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung kepada perbankan. Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan yaitu dengan menggunakan Tanah atau bangunan untuk di jadikan jaminannya, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti fidusia dan gadai. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengapa banyak terjadi gugatan terhadap pelaksanaan ekseskusi parate menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mengkaji akibat hukum apa saja yang muncul setelah terjadi pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan berdasar pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, data dari lapangan, dan wawancara untuk meperkuat data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa (1) Banyak terjadi gugatan terhadap pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan di karenakan ketentuan tentang Eksekusi menurut Pasal 26 dan penjelasan umum nomor 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan belum berlaku selama belum ada peraturan pelaksanaannya, untuk mencegah terjadi kekosongan hukum maka diberlakukan ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. (2) Sehubungan dengan tidaksahnya pelaksanaan eksekusi menurut pasal 6 UUHT, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum yaitu upaya hukum yang dapat diajukan verzet melawan eksekusi atau gugat perlawanan. Verzet masih berlangsung sedangkan gugat perlawanan diajukan apabila pelaksanaan eksekusi sudah selesai