TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA/OVERLAPPING DI KABUPATEN DEMAK (Kajian Putusan PTUN Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG)

Abstract

Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bukan mutlak, sehingga sertipikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain. Seperti halnya dalam sengketa register Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG yang menyelesaikan kasus Sertipikat Ganda/Overlapping antara Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Desa Jogoloyo dan 05/Desa Jogoloyo atas nama Ahmad Irianto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh diteliti dan dianalisis dengan metode berpikir deduktif, yaitu didasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sertipikat Ganda/Overlapping dalam sengketa Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG yaitu, 1) Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, 2) Rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berkaitan dengan masalah yuridis pertanahan dan 3) Pemilik tanah sebelumnya tidak memelihara tanah sebagaimana mestinya. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai pihak yang dimenangkan yaitu, dengan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/Pbt/BPN.33/2013.