ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH NOMOR 84/BANGSAL (Studi Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 PK/PDT/1981 tanggal 22 Desember 1982)

Abstract

Hak Milik atas tanah pertanian hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Tanah Absentee. Warga Negara Indonesia yang berada diluar Kecamatan letak tanah tersebut tidak dapat mempunyai hak milik sesuai asas kemanfaatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis mengambil studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 PK/PDT/1981 tanggal 22 Desember 1982 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1387/K/SIP/1977 tanggal 18 Januari 1979 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 135/1977 Pdt. tanggal 23 Mei 1977 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 55/1976 Pdt. tanggal 24 Agustus 1976. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Metode analisa data adalah analisa kualitatif. Jual beli pada tahun 1975 terhadap hak milik atas tanah milik warga Indonesia yang dilakukan oleh orang yang berdomisili di luar kecamatan letak tanah tersebut menurut peraturan yang berlaku kepemilikan tanah pertanian tidak boleh dimiliki oleh orang yang berdomisili di luar kecamatan letak tanah tersebut sehingga jual beli tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.