PENGADAAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)

Annisaa , Dwi Melyani and Widhi , Handoko (2018) PENGADAAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

2670Kb

Abstract

Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah tersebut dapat berupa tanah negara maupun tanah hak. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat ternyata tidak langsung disetujui oleh masyarakat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, yang menolak beranggapan bahwa apabila pembangunan bandara terlaksana maka mata pencaharian mereka akan hilang, karena mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai petani. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat; 2) mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat berbasis kepada nilai keadilan sosial. Pendekatan penelitian menggunakan menggunakan pendekatan Socio Legal Research (Penelitian Sosio Legal) yang bersifat deskriptif analitis. pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu: (a) wawancara mendalam (indepth interview) kepada BPN/ Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dan masyarakat di Kecamatan Kertajati; (b) melakukan pengamatan (observasi) di masyarakat; (c) Studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB dilaksanakan berbasis nilai keadilan sosial. Hal ini salah satunya dapat dinilai dalam proses pelaksanaan ganti rugi dimana hampir seluruh warga desa-desa terdampak tetap dapat mempertahankan kesejahteraannya seperti pada kondisi sebelum terkena proyek pembangunan. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mayoritas tidak merasa dirugikan dengan ganti kerugian yang diberikan. Saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu pemerintah harus dapat memeprtimbangkan opsi alternatif lain selain ganti rugi berupa uang tunai, seperti land to land compensation atau bentuk ganti rugi lainnya seperti penyediaan rumah tinggal dan kemudahan berbagai fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, pelatihan alih profesi dan kesejahteraan sosial lainnya dan harus dijunjung tingginya azas musyawarah untuk mufakat antara Pemerintah dan masyarakat

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Pengadaan Tanah, Pembangunan BIJB, Keadilan Sosial
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70405
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:05 Mar 2019 12:02
Last Modified:05 Mar 2019 12:02

Repository Staff Only: item control page