PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI KESALAHAN DATA PENERBITANNYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Abstract

Fokus studi penelitian ini adalah Perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya karena apabila hal ini terjadi maka mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah pada sertipikat yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Akibat hukum yang terjadi bagi pemilik sertipikat apabila terjadi kesalahan data penerbitannya, (2) Perlunya diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah bagi pemilik sertipikat terjadi kesalahan data penerbitannya dan bentuk perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian di Kota Semarang. Adapun teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah Teori tradisi hukum oleh Gustav Radburch, Teori aliran hukum murni oleh Hans Kelsen dan Konsep Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo dengan pendekatan socio legal dan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara (interview) langsung kepada subjek dalam penelitian tersebut, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada. Dari penelitian yang dilakukan dan dianalisis hasilnya diperoleh yaitu Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah mengakibatkan hilangnya unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga pemilik sertipikat dirugikan. Kesalahan ini juga akan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang tidak tertib. Dengan terdaftarnya hak atas tanah memberikan jaminan keamanan kepemilikannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam data penerbitan sertipikat, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat yaitu dilakukan pembetulan atau revisi atas kesalahan di dalam sertipikat Hak Atas Tanah. Dari hasil temuan yang didapat, direkomendasikan oleh penulis baik secara teoritik maupun secara praktis. Rekomendasi secara teoritik adalah Perlunya konsep persepsi yang sama mengenai perlindungan hukum pemilik sertipikat dalam hal terjadi kesalahan data penerbitannya. Adapun rekomendasi secara praktis adalah Bagi Pemerintah/Aparat Kantor Pertanahan perlunya dilakukan perbaikan kinerja dan dokumentasi yang lengkap agar lebih teliti dalam bekerja.