KAJIAN TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUDUS YANG BELUM TERDAFTAR

Abstract

Organisasi kemasyarakatan harus beridiri dan berkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis, pada kenyataannya ada organisasi kemasyarakatan di kabupaten kudus yang berdiri tanpa memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis adanya organisasi kemasyarakatan di kabupaten Kudus yang belum terdaftar, 2) mengetahui dan menganalisis pemerintah daerah kabupaten Kudus dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan di kabupaten kudus yang belum terdaftar, dan 3) mengetahui dan menganalisis peran Notaris di kabupaten Kudus untuk mendorong organisasi kemasyaraktan melakukan pembuatan akta pendirian. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan (teori pembentukan kelompok), dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan pada organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar, wawancara kepada narasumber yaitu, pendiri atau ketua organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar, pendiri atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar, instansi pemerintahan yang terkait, dan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adanya organisasi kemasyarakatan di kabupaten kudus yang belum terdaftar adalah karena kurang adanya kesadaran hukum. Tidak adanya sanksi dari undang-undang terhadap organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar mengakibatkan pemerintah daerah kabupaten Kudus tidak dapat mengharuskan organisasi kemasyarakatan untuk terdaftar, sehingga pemerintah daerah kabupaten Kudus hanya bisa melakukan pemantauan dan belum bisa melakukan pengawasan secara maksimal serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar dikarenakan tidak mengetahui eksistensinya. Notaris berperan pasif dalam mendorong organisasi kemasyarakatan melakukan pembuatan akta pendirian, karena terdapat larangan dalam kode etik profesi Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang melakukan promosi salah satunya dalam kegiatan sosial.