KEPASTIAN HUKUM DARI SUATU KEBIJAKAN ATR/BPN TERHADAP PENERBITAN SUATU SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG KEMUDIAN HARI DIKETAHUI OVERLAP

Abstract

Kepastian hukum diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Prinsip kepastian hukum telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum Pertanahan dan Peraturan hukum pertanahan sudah sering dibenahi, tetapi hasil pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, masih jauh dari perwujudan nilai keadilan sosial, reformasi tidak lepas dari peran pemerintah dalam kebijakan hukum pertanahan pada pilihan penggunaann stelselpublisitas negatif (berunsur positif) dan banyak terjadi penyimpangan dalam pemberian hak atas tanah dengan terungkapnya skandal kasus-kasus tanah, diantaranya kasus dobel kepemilikan hak (overlap) dan sertipikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tesis yang berjudul kepastian Hukum dari suatu Kebijakan ATR/BPN Terhadap Penerbitan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang Kemudian Hari diketahui Overlap. Masalah yang diteliti pertama bagaimana suatu sertipikat Hak Atas Tanah diketahui overlapping, kedua bagaimana kepastian hukum terhadap kebijakan ATR/BPN yang menerbitkan sertipikat ternyata kemudian hari overlapping, ketiga bagaimana penyelesaian terhadap kebijakan ATR/BPN yang menerbitkan Sertipikat ternyata kemudian hari overlaping. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research bersumber pengumpulan data yang diperoleh dari data primer data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Wawancara dilakukan dengan Pegawai BPN bagian Konflik Sengketa dan Perkara, Spesifikasi penelitian deskriptif analitis diperkuat dengan preskriptif penelitian yang berusaha menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan Hasil penelitian kasus overlap diselesaikan melalui peradilan prosesnya makan waktu, tidak sederhana, membutuhkan biaya maka pengadilan merupakan upaya terakhir bila mediasi menemui jalan, Putusan dari Pengadilan adalah pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Kutajaya An. Effendi Tjoeng. Peneliti menyarankan kepada pemerintah qq Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang agar lebih hati-hati menerbitkan sertipikat dan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum khususnya penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga masyarakat memahami proses penyelesaian permasalahan overlap ataupun sengketa lainnya serta perlu ditinjau Peraturan Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 yang memuat pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi.