KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH OLEH MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG DALAM PERSPEKTIf HUKUM PROGRESIF “(Studi Tentang Implementasi Petunjuk Pelaksana Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1756/15.1/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat Di Kota Palembang )”

Abstract

Pengurusan sertipikat tanah terkendala dengan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara itu, untuk biaya dan waktu serta syarat-syarat bisa berbeda-beda bergantung pada sertipikat tanah jenis apa yang dimohonkan oleh pemohon, meskipun semua syarat dan besaran biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak. Untuk mengatasi permasalahan Pemerintah terkait mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang pendaftaran tanah masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu mengapa menteri agraria dan tata ruang menerapkan kebijakan percepatan pendaftaran tanah masyarakat serta bagaimana implementasi atas pelaksanaan aturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1756/15.1/IV/2016 dalam perspektif hukum progresif. Penulisan ini mengunakan metode sosio legal. Metode sosio legal adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahwa dari hasil wawancara penulis dari beberapa sumber, terkait aturan itu tidak bisa diterapkan karena pihak BPN banyak mengalami kendala terhadap peta tanah serta aturan tersebut akan membuka ruang konflik terhadap pemegang sertipikat dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat. Perlunya diadakan sensus tanah agar mempermudah proses pendaftaran tanah serta terobosan bagi pelaksana kebijakan sehingga sebuah aturan dapat diterapkan, dan perlunya pendaftaran online secara menyeluruh di setiap pelayanan di kantor pertanahan.