KEPASTIAN HUKUM ATAS SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN BANK YANG SEBAGIAN TANAHNYA DISERAHKAN KEPADA NEGARA GUNA KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Proyek Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Tol Becakayu)

Abstract

Pada kasus ini diangkat suatu Permasalahan di dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan proyek Tol Becakayu, pada obyek tanah yang sertipikatnya sedang dalam Hak Tanggungan Bank, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1001/Bintara Jaya, seluas 760 M2, dan yang terkena pembebasan pada tanah tersebut hanya sebagian yaitu seluas 112 M2, sehingga sertipikatnya harus dipecah/dilepaskan sebagian untuk diserahkan ke negara untuk pembangunan proyek tersebut. Sertipikat tersebut statusnya sedang dipasang Hak Tanggungan, atau dalam jaminan bank maka proses pemecahan terhadap pelepasan tanahnya harus mendapat persetujuan dari pihak Bank. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian hukum atas proses pemecahan terhadap pelepasan hak atas sebagian tanah yang diserahkan ke Negara untuk pembangunan Tol Becakayu, yang sertifikatnya masih dipasang Hak Tanggungan ?, serta Bagaimana Kepastian Hukum terhadap berkurangnya sebagian luas tanah yang diserahkan kepada negara untuk pembangunan Tol Becakayu, pada sertifikat yang sedang dipasang hak tanggungan ? Penelitian menggunakan metodelogi pendekatan Sosiolegal sehingga mengandung dua aspek penelitian yaitu aspek legal research yakni objek penelitian berupa hukum dalam arti norma dan aspek socio research, yaitu dengan digunakannya metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis, serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analistis, dengan menggunakan data berupa data sekunder, yang di analisis secara kualitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian hukum atas proses pemecahan terhadap pelepasan hak atas sebagian tanah yang diserahkan ke Negara untuk pembangunan Tol Becakayu, yang sertifikatnya masih dipasang Hak Tanggungan yaitu dengan merubah data yuridis berupa pencatatan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1001/Bintara Jaya, Kepastian Hukum terhadap berkurangnya sebagian luas tanah yang diserahkan kepada negara untuk pembangunan Tol Becakayu, pada sertifikat yang sedang dipasang hak tanggungan yaitu dengan Merenvoi luas tanah pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).