Analisa Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Atas Informasi Emiten yang Tertuang Dalam Prospektus

Abstract

Penawaran umum dalam pasar modal merupakan kegiatan untuk menawarkan efek yang berupa saham dan obligasi. Penjamin emisi efek mempunyai peran penting dan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tertuang dalam prospektus dalam rangka penawaran umum berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Permasalahan pada penelitian ini tentang peranan underwriter dalam penawaran umum, yaitu mengenai tanggung jawab underwriter dalam proses emisi efek dan tanggung jawab atas informasi yang tertuang dalam prospektus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab underwriter dalam penawaran umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (juridis normative) dengan spesifikasi penelitian deskriptif, menggunakan data primer, sekunder, dan tertier. Data primer diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang- undangan, bahan sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan tertier diperoleh dari bahan- bahan hukum yang sifatnya penunjang dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses emisi efek memerlukan tahapan yang panjang. Underwriter memegang peranan penting dalam proses emisi efek tersebut dan bertanggung jawab penuh atas aktivitas pemasaran, penjualan, dan pendistribusian sebagaimana dalam Peraturan Nomor V.F.1. Keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam penyusunan prospektus guna perlindungan hukum pada investor agar tidak dirugikan. Tanggung jawab hukum underwriter dalam proses emisi efek didasarkan pada perjanjian penjaminan emisi efek. Prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang diwajibkan dalam penawaran umum. Penjamin emisi efek bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran atas informasi dalam prospektus. Underwriter yang ditunjuk sebaiknya yang telah memperoleh izin dari OJK sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum dalam rangka penawaran umum apabila terjadi hal yang melanggar ketentuan UUPM dan peraturan lainnya