PENDAFTARAN KOPERASI SECARA ONLINE MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERANAN NOTARIS BERDASARKAN NILAI KEMANDIRIAN

Abstract

Sebelum adanya sistem pendaftaran koperasi secara online koperasi masih tidak tertata, pengawasan kurang atau minim, lama dan berbelit-belit karena masih melibatkan dinas setempat, sehingga dibentuklah Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Dalam tata cara pendaftaran online ini, dinas tetap memegang peranan penting, Berperannya dinas setempat dalam sistem pendaftaran koperasi secara online ini memberi kendala bagi Notaris, karena untuk dikeluarkannya dokumen surat pengantar dinas ternyata butuh waktu yang cukup lama. Surat pengantar tersebut juga tidak dijelaskan didalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015, dan terkait pendirian koperasi sebenarnya antara Notaris dan Kementerian Koperasi dan UKM saja sudah cukup, dinas setempat dapat berperan dan mengawasi koperasi saat koperasi tersebut sudah berdiri. Sehingga verifikasi terkait syarat pendirian koperasi satu pintu saja yaitu melalui Notaris. Permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang mengapa sistem pendaftaran koperasi secara online belum berbasis pada nilai kemandirian serta bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian koperasi dengan adanya pendaftaran dengan sistem online. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode socio-legal, yaitu untuk menggambarkan keadaan sesuai kondisi nyata yang pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui jelas duduk permasalahan. Selain itu juga mengumpulakan beberapa dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum koperasi merupakan Lex Specialis, punya aturan khusus tersendiri, sehingga tidak dapat disamakan dengan badan hukum lain seperti PT, CV, maupun Yayasan karena prinsip koperasi dari dan oleh untuk anggota. Dalam proses pendaftaran koperasi yang baru ini tantangannya adalah pada surat pengantar, walaupun di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi tidak ada keterangan mengenai syarat surat rekomendasi atau surat pengantar hanya saja deputi kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM masih mengharapkan koordinasi antara notaris dengan dinas koperasi setempat. Direkomendarikan kepada pemerintah agar dinas koperasi juga memberi kemudahan dengan tidak mempersulit keluarnya surat pengantar dan menjalankan aturan sesuai SOP yang ada.