PERLINDUNGAN HUKUM MEREK JASA DI DALAM PERJANJIAN WARALABA ALFAMART

Abstract

Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba untuk mendistribusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh pemberi waralaba yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh penerima waralaba. Usaha waralaba yang diberikan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk kepada CV.Putra Mas dalam Undang- Undang Waralaba tersebut memberikan gambaran bahwa pemberian waralaba adalah suatu bentuk pemberian hak dan atau kewenangan dari suatu pihak untuk suatu jangka waktu tertentu, menjalankan usaha. Permasalahan dalam Tesis ini: (1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap merek milik Alfamart dalam perjanjian waralaba Alfamart? (2) Apakah perjanjian waralaba (PT. Sumber Al Faria Trijaya dan CV. Putra Mas) sudah sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba? Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan adalah: (1) Perlindungan Hukum Milik Alfamart Dalam Perjanjian Waralaba Alfamart dengan berlakunya asas hak prioritas (priority right) dan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa perjanjian franchise milik alfamart dalam perjanjian waralaba alfamart perlindungan hukum dapat dilakukan dengan Perlindungan hukum Secara preventif, dan Perlindungan hukum Secara represif. (2) Bentuk perjanjian franchise belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee, usaha waralaba yang diberikan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk kepada CV.Putra Mas dikarenakan praktek bisnis franchise yang berlangsung belum berpijak pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 juncto Pasal 1233 KUHPerdata Saran dalam penelitian ini adalah Perlu segera diatur peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut praktek bisnis Franchise, seperti UU Antimonopoli atau UU Persaingan usaha yang sekarang ini sudah ada.