PROBLEMATIKA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Notaris dan Karyawan Notaris di Kabupaten Tegal)

Abstract

Notaris dalam eksistensinya menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila Notaris memiliki pekerja yang banyak, maka Notaris harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh Notaris Kabupaten Tegal terhadap karyawannya serta apa yang mendasari Notaris Kabupaten Tegal mengikat karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika Notaris telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta bagaiamana tingkat efektifitas pelaksanaan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diberikan oleh Notaris kepada karyawan di Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa pelaksanaan PKWT oleh Notaris Kabupaten Tegal terhadap karyawannya yaitu dengan penyusunan kontrak di kantor Notaris yang dibuat menurut format yang dibuat oleh Notaris dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama- sama. Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika Notaris telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan PKWT yaitu dibantu dengan pengawas dalam struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, terkait tingkat efektifitas hukum terhadap PKWT yang diberikan oleh Notaris kepada karyawan di Kabupaten Tegal masih belum efektif yang dikarenakan ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai PKWT seperti inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya. Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat menajalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal.