KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN PENGAWASAN PANITIA PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI LAMPUNG BERDASARKAN NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)

Syamsul , Efendi and Widhi , Handoko (2017) KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN PENGAWASAN PANITIA PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI LAMPUNG BERDASARKAN NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Lampung Selatan). Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

6Mb

Abstract

Pembangunan jalan tol Bakauheni Lampung adalah untuk kepentingan umum, maka tanah-tanah yang berada di sekitar lokasi jalan Tol Bakauheni Lampung harus dibebaskan terlebih dahulu melalui pelepasan hak,melaluipemberiangantirugi. Problematik penelitian ini adalah 1) Mengapakebijakan proses pengadan tanah dalam pemberian ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan nilai keadilan sosial2) Bagaimana konsep pengawasan terhadap panitia pengadaan tanah 3) Apakah dampaknya terhadap masyarakat dalam pemberian ganti rugi jalan Tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwakebijakan proses pengadaan tanah dan pemberian ganti meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut a) penetapan lokasi; b) pembentukan tim pelaksana pembebasan tanah; c) survey lokasi; d) rapat tim pelaksana pembebasan tanah dengan pemilik tanah; e) Kesepakatan mengenai ganti rugi, konsep pengawasan internal dilakukan oleh BPK, DPR, masyarakat danLSM. Dampaknya terhadap masyarakat yaitu petani kehilangan pekerjaan dan beralih pada perdagangan, dampak lainnya terhadap lingkungan berkurangnya ruang terbuka hijau. Saran kepada pemerintah hendaknya dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebaiknya mempertimbangkan hak-hak pemilik tanah mengingat selama ini aturan yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkesan tidak berpihak kepada pemilik tanah.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Kebijakan, GantiRugi, Pengadaan Tanah, Nilai Keadilan Sosial
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:70358
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:05 Mar 2019 08:56
Last Modified:05 Mar 2019 08:56

Repository Staff Only: item control page